Jakarta, Seputar ANDA - DAFTAR CALON TETAP (DCT) Pemilu 2014 telah diumumkan Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Jumat (23/8). Selain diramaikan caleg dari kalangan politisi
murni dan artis, pemilu kali ini juga makin diramaikan kalangan mantan
birokrat. Mereka yang selama ini berkutat dalam urusan pemerintahan dan
menjadi mitra legislatif, kini mencoba peruntungan untuk menjadi
legislator yang memiliki fungsi pengawasan (monitoring), anggaran
(budgeting), dan legislasi.
Bisakah mereka memainkan peran
barunya di pusaran politik tersebut? Atau justru mereka hanya akan
terjebak dalam pusaran politik yang justru tidak bisa membawa perubahan
positif apa-apa.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, terjadinya fenomena
tersebut karena politik dianggap menarik dan cukup berkuasa dibandingkan
hanya menjadi seorang birokrat. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi
karena saat ini orang ingin berkuasa. Sehingga politik kekuasaan ini
terlihat menarik menurut beberapa kalangan. Bahkan para birokrat pun
tertarik untuk mengikuti bursa lima tahunan ini.
Menurut Siti,
fenomena tersebut baru terjadi pada bursa pemilu kali ini. Sejak pemilu
langsung pada tahun 1999 hingga 2009 fenomena ini belum terjadi. Pada
tiga kali pemilu langsung, hanya kalangan artis, pengusaha, profesional,
dan media yang terjun dalam dunia politik. Namun pada pemilu 2014 ini,
kalangan birokrat pun ikut tertarik.
Dikatakan Siti, jika
dihitung dari saat demokrasi tahun 1998 dan pemilu tahun 1999, tidak
terlihat adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang tertarik di partai
politik. Bahkan pada pemilu 2004 dan 2009 juga tidak terlihat. Fenomena
tersebut baru terlihat pada pemilu tahun ini.
"Saya melihat
fenomena ini semakin memperjelas, bahwa ternyata dengan demokrasi yang
kita laksanakan sejak tahun 1999, telah memunculkan partai ekstrem yang
cukup menggoda, baik bagi artis, pengusaha, profesional, bahkan media.
Ada ketertarikan dari berbagai kalangan, termasuk saat ini kalangan
birokrat," kata Siti, Jumat (23/8).
Ditegaskan Siti, saat ini
orang ingin berkuasa. Dengan menjadi seorang politikus dianggap bisa
berkuasa, karena menjadi legislator. Sementara saat menjadi birokrat
mereka hanya sebagai eksekutor saja. "Ternyata politik ini menarik.
Karena bisa dibilang adanya politik kekuasaan. Orang itu ingin berkuasa.
Dengan politik itu, kepentingan kekuasannya bisa diwujudkan. Mereka
bisa mengeksekusi melalui regulasi, pengawasan. Gejala politik itu
ternyata menarik. Karena orang bisa berkuasa," ujarnya.
Meski
demikian, ia mengingatkan jika birokrat itu juga politikus. Sehingga
seorang birokrat yang beralih ke legislatif, hanya berganti baju saja,
yakni dari eksekutor menjadi legislator. Tetapi legislatif tentunya
lebih berkuasa karena mereka yang merumuskan sebuah undang-undang.
Berdasarkan ilmu politik kontemporer, menunjukan legislatif lebih
digdaya dibandingkan eksekutif.
Tetapi, jika melihat sisi
positifnya, maka perpindahan ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) di kalangan legislatif. Sebab selama ini, meski telah
didukung dengan adanya staf ahli kemampuan para wakil rakyat dianggap
masih kurang.
"Sebetulnya dalam konteks itu, misalnya sekda
(sekretaris daerah) menjadi anggota dewan cukup bagus, karena SDM
anggota dewan di parlemen perlu ditingkatkan kualitasnya. Ketika harus
berurusan dengan rancangan undang-undang menyangkut berbagai bidang
seperti tata ruang dan tata kota, diperlukan keahlian. Dampak positifnya
begitu," ucapnya.
Seperti diketahui, beberapa birokrat di
lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengundurkan diri untuk menjadi caleg.
Salah satunya yakni mantan Sekda DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, yang
telah mengundurkan diri sejak April 2013, karena mencalonkan diri
sebagai caleg DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kemudian Walikota Jakarta Barat, Burhanuddin juga mengundurkan diri dan
mengikuti bursa caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra.
Mantan
Walikota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan, yang telah pensiun juga
sebelumnya akan bertarung sebagai caleg DPRD DKI dengan nomor urut 6
dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta IX.
Namun, di detik-detik akhir namanya dicoret dari daftar calon legislatif
DPRD DKI Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, karena
dinilai telah melanggar persyaratan administrasi. Pasalnya, Djoko
Ramadhan hingga kini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas di
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya.
Selain itu, dirinya juga belum menyerahkan form BB 4. Selain itu,
Syukri Bey yang telah pensiun dari PNS dengan jabatan terakhir sebagai
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI juga tercatat
sebagai caleg DPR RI nomor 1 dari Partai Gerinda dengan dapil Sumatera
Barat II.(bjc)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar