Warga Tuding Normalisasi Kali Tak Serius

dok/beritajakarta.com

Jakarta, TA-Untuk mengurangi serta mencegah terjadinya banjir dan genangan, Pemprov DKI Jakarta terus menggencarkan program normalisasi kali dan saluran penguhubung. Langkah ini juga ditujukan untuk mengembalikan fungsi kali dan saluran air. Namun sayangnya, di tingkat wilayah kota, program tersebut tampak kurang berjalan optimal. Sebab, ada sejumlah warga yang mengaku telah dijanjikan lahannya akan dibebaskan untuk program tersebut, namun hingga kini tak kunjung dilakukan instansi terkait.

Seperti yang dialami warga RW 02, Kelurahan Kelapadua, Kecamatan Tanjungduren. Alhasil, mereka pun menuding Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Barat tidak serius melaksanakan program normalisasi kali dan saluran air di wilayah tersebut. Padahal, warga yang bermukim di dekat Kali Sekretaris itu telah dijanjikan akan dibebaskan lahannya sejak lima tahun lalu. Warga pun mengaku telah bersedia dibebaskan lahannya, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

Parahnya lagi, menurut penuturan warga, Kali Sekretaris yang melintasi wilayah RW 02 dengan panjang hampir lima kilometer dan lebar 30 meter, kini kondisinya semakin memprihatinkan karena sangat dangkal dan hanya menyisakan lebar 10 meter saja. “Hampir setiap tahun, pihak Sudin PU Tata Air Jakarta Barat melakukan pendataan. Tapi, hingga kini pembebasan lahan tak kunjung dilakukan. Padahal, warga sudah ikhlas lahannya dibebaskan sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP),” ujar Nasrulloh (50), warga setempat, Minggu (17/4).

Menyikapi masalah itu, Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Barat, R Heryanto membantah jika proyek normalisasi Kali Sekretaris berupa pengerukan, pelebaran dan pembangunan turap dilakukan pihaknya. “Benar yang melakukan penataan jajaran Sudin PU Tata Air Jakarta Barat. Tapi, pelaksana proyeknya Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBSCC),” kata Heryanto.

Meski begitu, Heryanto menjanjikan, pihaknya segera berkoordinasi dengan BBSCC untuk merealisasikan percepatan penanganan Kali Sekretaris, khususnya yang melintasi wilayah Jakarta Barat. “Prinsipnya, pemerintah tidak pernah menelantarkan program pekerjaan. Tapi, untuk realisasinya sebaiknya ditanyakan kepada pihak BBSCC. Kami di wilayah siap membantu,” tandasnya. (BJ/Heri)